MAFIA TANAH DAN PERAN NOTARIS/PPAT: TINJAUAN HUKUM SERTA UPAYA PENCEGAHAN

  Kasus mafia tanah semakin marak terjadi di Indonesia dan sering kali menyeret berbagai pihak, termasuk pemegang profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam berbagai kasus, Notaris/PPAT kerap dijadikan kambing hitam oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, meskipun mereka sejatinya memiliki tugas dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang untuk memastikan kepastian hukum dalam […]

Ketika Klien Ingkar: Hak Pengacara atas Jasa Hukum dan Biaya dalam Kasus Pro Bono serta Peran YLBH

Judul: “Ketika Klien Ingkar: Hak Pengacara atas Jasa Hukum dan Biaya dalam Kasus Pro Bono serta Peran YLBH” Dalam praktik hukum, pengacara memiliki hak untuk menerima honorarium atas jasa yang diberikan kepada klien. Namun, dalam kasus layanan hukum pro bono yang diberikan secara sukarela atau melalui Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH), pengacara tetap berhak atas […]

Apakah Karyawan yang Tidak Menyetorkan Uang Sewa Armada ke Perusahaan Termasuk Korupsi?

Apakah Karyawan yang Tidak Menyetorkan Uang Sewa Armada ke Perusahaan Termasuk Korupsi? Dalam dunia bisnis, terutama di sektor jasa seperti armada pariwisata, pengelolaan keuangan yang transparan sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah adanya karyawan yang tidak menyetorkan uang sewa armada sesuai dengan ketentuan perusahaan. Lalu, apakah tindakan ini […]

Pencurian Bahan Baku di Tempat Kerja: Tinjauan Hukum Pidana dan Perdata

Pencurian Bahan Baku di Tempat Kerja: Tinjauan Hukum Pidana dan Perdata Dalam dunia industri, kepercayaan antara perusahaan dan karyawan merupakan fondasi utama yang harus dijaga. Sayangnya, ada kalanya kepercayaan ini disalahgunakan, seperti dalam kasus pencurian bahan baku oleh karyawan yang kemudian diolah dan dijual untuk keuntungan pribadi. Salah satu contoh kasus yang sering terjadi adalah […]

ULASAN HUKUM: TINJAUAN PIDANA DAN PERDATA TERHADAP TUDUHAN SUAMI KEPADA ISTRI DAN CHAT MESRA DENGAN WANITA LAIN

  Dalam hukum Indonesia, tindakan suami yang menuduh istri berselingkuh baik melalui chat maupun secara langsung dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam bentuk kekerasan verbal dan psikis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Selain itu, keberadaan chat mesra antara suami dengan wanita […]

Upaya Hukum Ketika Tanah Waris dengan Kepemilikan Letter C Beralih Menjadi Hak Milik Pihak Lain Secara Tidak Sah

  Kepemilikan tanah dengan dasar Letter C merupakan salah satu bukti administratif di tingkat desa yang menunjukkan penguasaan atas tanah oleh ahli waris atau pemilik yang sah. Namun, sering kali terjadi permasalahan ketika tanah waris tersebut secara tiba-tiba berubah status menjadi hak milik orang lain, seperti anak dari seorang oknum kepala desa, tanpa sepengetahuan atau […]

Tinjauan Hukum Terkait Pemasangan Pagar Bambu di Laut Tangerang

  Kasus pemasangan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, telah menjadi isu yang menuai polemik dan menarik perhatian publik. Nelayan setempat merasa dirugikan karena aktivitas mereka terhambat, sementara pihak berwenang mempertanyakan legalitas pemasangan pagar tersebut. Dari perspektif hukum, beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi hak atas tanah, perizinan wilayah […]

Masa Depan Dosen PNS sebagai Advokat: Meninjau Putusan MK dan Implikasinya bagi Advokat Murni

“Masa Depan Dosen PNS sebagai Advokat: Meninjau Putusan MK dan Implikasinya bagi Advokat Murni” Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berpraktik sebagai advokat menuai pro dan kontra di kalangan praktisi hukum. Di satu sisi, keputusan ini dianggap sebagai langkah progresif dalam memberikan ruang bagi akademisi untuk terjun ke dunia […]