Hari: 18 Januari 2025

  Kepailitan adalah kondisi di mana seorang debitur dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam sistem hukum di Indonesia, mekanisme kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Dalam proses kepailitan, kurator memegang peran kunci sebagai pihak yang mengelola dan menyelesaikan […]

  Dalam proses hukum pertanahan, akta yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan dokumen otentik yang memiliki kekuatan hukum tinggi. Namun, bagaimana jika seseorang mengklaim tidak pernah memberikan tanda tangannya dalam akta tersebut? Inilah yang terjadi dalam sebuah kasus di mana pelapor menuduh adanya pemalsuan tanda tangan dalam Akta Pembagian Hak Bersama (APHB). […]