Peredaran narkotika di Indonesia semakin mengkhawatirkan, khususnya dengan munculnya zat sintetis baru seperti tembakau gorila. Sebagai narkotika golongan I, tembakau gorila memiliki efek yang sangat berbahaya bagi penggunanya. Dalam kasus barang bukti sebesar 9 gram, pelaku yang disangka sebagai pengedar akan menghadapi ancaman hukuman berat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. […]
Peran Advokat dalam Membantu Penangkapan Pelaku Tindak Pidana: Studi Kasus dan Solusi Hukum Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, advokat memiliki peran penting, tidak hanya sebagai pembela hak-hak klien, tetapi juga sebagai fasilitator dalam proses penegakan hukum, termasuk membantu pihak berwenang dalam menangkap pelaku tindak pidana. Artikel ini mengulas peran tersebut melalui kajian hukum dan studi […]
“JANJI MANIS YANG INGKAR: WANPRESTASI ATAU PENIPUAN?” Pendahuluan Seorang klien menyerahkan uang sebesar Rp180 juta kepada PT A dengan harapan dapat bekerja di Korea, sesuai perjanjian yang telah disepakati. Lima bulan berlalu, klien hanya menerima visa dengan masa berlaku 90 hari, tanpa kepastian keberangkatan. Setelah klien mengajukan komplain, PT A berjanji mengganti tujuan ke Eropa. […]
Kepailitan adalah kondisi di mana seorang debitur dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam sistem hukum di Indonesia, mekanisme kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Dalam proses kepailitan, kurator memegang peran kunci sebagai pihak yang mengelola dan menyelesaikan […]
Dalam proses hukum pertanahan, akta yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan dokumen otentik yang memiliki kekuatan hukum tinggi. Namun, bagaimana jika seseorang mengklaim tidak pernah memberikan tanda tangannya dalam akta tersebut? Inilah yang terjadi dalam sebuah kasus di mana pelapor menuduh adanya pemalsuan tanda tangan dalam Akta Pembagian Hak Bersama (APHB). […]
Artikel Hukum “Magang Advokat: Haruskah Dilakukan Setelah Lulus S1 Hukum?” Pendahuluan Dalam perjalanan menjadi advokat profesional, salah satu tahapan penting yang harus dilalui adalah magang di kantor advokat. Magang ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mensyaratkan bahwa seseorang yang ingin menjadi advokat harus menjalani […]
Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merugikan masyarakat luas, termasuk dalam lingkup pemerintahan desa. Ketika masyarakat menemukan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat desa, mereka memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Berikut adalah hak-hak masyarakat dan langkah yang dapat dilakukan: 1. Hak […]
Sebagai debitur yang mengalami kredit macet di bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Anda mungkin terkejut ketika menerima surat panggilan dari Kejaksaan yang mengatasnamakan Pengacara Negara. Hal ini merupakan bagian dari upaya penyelesaian piutang negara sesuai dengan tugas Kejaksaan sebagai Pengacara Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. […]