Kasus pemasangan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, telah menjadi isu yang menuai polemik dan menarik perhatian publik. Nelayan setempat merasa dirugikan karena aktivitas mereka terhambat, sementara pihak berwenang mempertanyakan legalitas pemasangan pagar tersebut. Dari perspektif hukum, beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi hak atas tanah, perizinan wilayah […]
“Masa Depan Dosen PNS sebagai Advokat: Meninjau Putusan MK dan Implikasinya bagi Advokat Murni” Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berpraktik sebagai advokat menuai pro dan kontra di kalangan praktisi hukum. Di satu sisi, keputusan ini dianggap sebagai langkah progresif dalam memberikan ruang bagi akademisi untuk terjun ke dunia […]
Peran Advokat dalam Membantu Penangkapan Pelaku Tindak Pidana: Studi Kasus dan Solusi Hukum Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, advokat memiliki peran penting, tidak hanya sebagai pembela hak-hak klien, tetapi juga sebagai fasilitator dalam proses penegakan hukum, termasuk membantu pihak berwenang dalam menangkap pelaku tindak pidana. Artikel ini mengulas peran tersebut melalui kajian hukum dan studi […]
“JANJI MANIS YANG INGKAR: WANPRESTASI ATAU PENIPUAN?” Pendahuluan Seorang klien menyerahkan uang sebesar Rp180 juta kepada PT A dengan harapan dapat bekerja di Korea, sesuai perjanjian yang telah disepakati. Lima bulan berlalu, klien hanya menerima visa dengan masa berlaku 90 hari, tanpa kepastian keberangkatan. Setelah klien mengajukan komplain, PT A berjanji mengganti tujuan ke Eropa. […]
Kepailitan adalah kondisi di mana seorang debitur dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam sistem hukum di Indonesia, mekanisme kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Dalam proses kepailitan, kurator memegang peran kunci sebagai pihak yang mengelola dan menyelesaikan […]
Dalam proses hukum pertanahan, akta yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan dokumen otentik yang memiliki kekuatan hukum tinggi. Namun, bagaimana jika seseorang mengklaim tidak pernah memberikan tanda tangannya dalam akta tersebut? Inilah yang terjadi dalam sebuah kasus di mana pelapor menuduh adanya pemalsuan tanda tangan dalam Akta Pembagian Hak Bersama (APHB). […]
Artikel Hukum “Magang Advokat: Haruskah Dilakukan Setelah Lulus S1 Hukum?” Pendahuluan Dalam perjalanan menjadi advokat profesional, salah satu tahapan penting yang harus dilalui adalah magang di kantor advokat. Magang ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mensyaratkan bahwa seseorang yang ingin menjadi advokat harus menjalani […]
Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merugikan masyarakat luas, termasuk dalam lingkup pemerintahan desa. Ketika masyarakat menemukan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat desa, mereka memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Berikut adalah hak-hak masyarakat dan langkah yang dapat dilakukan: 1. Hak […]