Sebagai debitur yang mengalami kredit macet di bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Anda mungkin terkejut ketika menerima surat panggilan dari Kejaksaan yang mengatasnamakan Pengacara Negara. Hal ini merupakan bagian dari upaya penyelesaian piutang negara sesuai dengan tugas Kejaksaan sebagai Pengacara Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. […]
Artikel
Strategi Penanganan Kredit Macet di Bank dan Menyelamatkan Agunan dari Lelang
Kredit macet merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh bank. Selain berdampak pada likuiditas, kredit macet juga memengaruhi kepercayaan nasabah dan stabilitas keuangan bank. Salah satu aspek penting dalam penanganan kredit macet adalah menyelamatkan agunan agar tidak sampai dilelang. Berikut ini adalah strategi yang dapat diterapkan untuk menangani kredit macet secara efektif dan menjaga nilai […]
Analisis Hukum terhadap Perbuatan Menghalangi Pemeriksaan Aparat Penegak Hukum
Dalam sistem hukum Indonesia, setiap individu memiliki kewajiban untuk mendukung proses penegakan hukum. Tindakan menghalangi pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, merupakan perbuatan yang dapat memiliki konsekuensi hukum serius. Artikel ini menganalisis dasar hukum, sanksi, dan aspek-aspek penting terkait tindakan tersebut. 1. Pengertian Menghalangi Pemeriksaan Penegak Hukum Menghalangi pemeriksaan […]
Langkah Hukum Ketika Menghadapi Penahanan oleh Pihak Berwajib
Penahanan oleh pihak berwajib merupakan salah satu tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penahanan ini bertujuan untuk memastikan tersangka atau terdakwa tetap tersedia selama proses hukum berlangsung. Namun, seseorang yang menghadapi penahanan tetap memiliki hak hukum yang harus dihormati. Berikut adalah langkah hukum yang dapat diambil ketika seseorang […]
Akibat Hukum Jika Seseorang Tidak Mengakui Tanda Tangan dalam Akta Pembagian Hak Bersama
1. Pengertian Akta Pembagian Hak Bersama Akta Pembagian Hak Bersama adalah akta autentik yang dibuat oleh notaris untuk membagi hak atas suatu objek, seperti tanah atau properti lainnya, yang sebelumnya dimiliki bersama oleh beberapa pihak. Akta ini menjadi bukti kuat atas kesepakatan pembagian hak dan menjadi dasar legalitas kepemilikan masing-masing pihak. 2. Ketidakakuran terhadap […]
Implikasi Hukum dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di Kemudian hari
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sering digunakan dalam transaksi properti sebagai langkah awal sebelum transaksi disahkan dalam Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPJB biasanya menjadi pilihan ketika tanah atau bangunan yang diperjualbelikan belum memenuhi persyaratan administratif atau pembayaran belum diselesaikan sepenuhnya. Namun, meskipun terlihat sederhana, PPJB memiliki implikasi […]
Fenomena Mafia Tanah: Analisa Hukum dan Solusi untuk Melawan Praktik Ilegal
Mafia tanah merupakan fenomena yang menjadi perhatian serius di Indonesia. Praktik ini melibatkan pihak-pihak yang secara terorganisir melakukan manipulasi hukum untuk memperoleh keuntungan ilegal atas tanah milik orang lain. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak luas pada masyarakat. Modus Operandi Mafia Tanah Mafia tanah biasanya menggunakan berbagai […]
Menyikapi Perbuatan Tindak Pidana Pemerasan oleh Oknum Wartawan: Pelanggaran Hukum dan Upaya Membangun Integritas Profesi
Dalam dunia jurnalistik, wartawan memiliki peran penting sebagai pengawal demokrasi dan penyebar informasi yang berimbang, akurat, dan independen. Namun, tidak jarang muncul oknum wartawan yang menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan pribadi, salah satunya dengan melakukan pemerasan. Tindakan ini tidak hanya mencoreng citra profesi wartawan tetapi juga melanggar hukum pidana dan berdampak pada reputasi perusahaan media. […]